Tolak ERP di Jakarta, Ojol Ancam Demo Besar-besaran!
Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan melakukan demo besar-besaran, jika kebijakan jalan berbayar atau ERP resmi ditetapkan di Jakarta.
Nurosalina 
BaperaNews - Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia kembali serukan penolakan mereka pada kebijakan jalan berbayar atau ERP (Electronic Pricing Road) yang akan diterapkan di DKI Jakarta. Bahkan menurut mereka, ojol dan kurir akan lakukan demo besar-besaran.
Ketum Garda Indonesia Igun Wicaksono menyebut penerapan ERP di negara-negara lain tidak ada yang berhasil, semuanya gagal total. Itulah sebabnya menurutnya tidak ideal jika ERP diterapkan di Jakarta, akan memberatkan pekerja lapangan seperti driver, ojol, atau kurir belanja dan barang.
“Kami menolak Raperda ERP dan diberlakukannya ERP Garda Indonesia akan melaksanakan aksi massa besar untuk menolak aturan tersebut” tutur Igun Wicaksono pada Kamis (23/2).
Sebelumnya Kadishub DKI Jakarta Syafrin Lupito menyampaikan khusus untuk ojek online tidak akan dikenai biaya ERP di Jakarta karena dianggap sebagai kendaraan angkutan. Namun hingga kini belum ada ketetapan aturannya, sebab itu Garda Indonesia ojol tolak ERP sehingga bisa ditiadakan.
“Garda Indonesia akan turunkan massa besar bersama semua lapisan masyarakat termasuk rekan dari ojol, kurir barang, dan kendaraan apapun untuk tolak ERP” lanjutnya. Ada 5 alasan kenapa Garda Indonesia tolak ERP.
Baca Juga : Kadishub DKI Pastikan Ojol Tidak Kena ERP
Alasan Ojol Tolak ERP :
- ERP telah gagal dilaksanakan di berbagai Negara.
- ERP bukti bahwa pemerintah tak becus urus transportasi massal dan kemudian membebankan kepada transportasi lainnya.
- ERP hanya program bisnis pemerintah, anggaran berasal dari uang rakyat, mengambil uang rakyat untuk pelaksanaannya.
- ERP bukan solusi atasi kemacetan, tunjukkan kepada masyarakat bagaimana ERP bisa kendalikan kemacetan.
- ERP hanya jadi sumber kekayaan para oknum pejabat karena banyaknya uang masuk ke instansi mereka lalu pejabat akan bertambah insentifnya.
“Menolak ERP Jakarta ialah harga mati, akan terus kami perjuangkan untuk dibatalkan, sampai kapanpun kami perjuangkan untuk keadilan. DPR RI, Presiden RI, pemerintah pusat, dan DPRD DKI serta Pemprov DKI Jakarta harus batalkan program ERP ini jika peduli pada rakyatnya” pungkas Igun Wicaksono.
Jalan berbayar di Jakarta dianggap sebagai beban masyarakat, ERP juga dinilai tidak akan efektif atasi kemacetan, justru akan membuat jalan atau titik lain semakin macet.
ERP di Jakarta membuat masyarakat terbebani harus keluar uang untuk sekedar lewat di jalan padahal jalan itu juga dibuat dari uang rakyat.
Baca Juga : Tarif ERP Jakarta Diusulkan Naik Rp 75 Ribu dari Rp 19 Ribu
