DPR AS Resmi Luncurkan Penyelidikan Pemakzulan Presiden Biden
Meski dianggap tidak berdasar oleh Partai Demokrat, penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden ini telah mendapat dukungan mayoritas dalam voting di DPR AS pada Rabu, 13 Desember, dengan 221 suara mendukung dan 212 menolak.
Rizaldi
BaperaNews - DPR Amerika Serikat, dikendalikan oleh Partai Republik, telah resmi mengesahkan langkah untuk melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Tuduhan yang mendasari penyelidikan ini berfokus pada urusan bisnis luar negeri yang kontroversial terkait dengan putra Biden, Hunter. Meski dianggap tidak berdasar oleh Partai Demokrat, penyelidikan ini telah mendapat dukungan mayoritas dalam voting di DPR AS pada Rabu, 13 Desember, dengan 221 suara mendukung dan 212 menolak.
Penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan apakah Biden memperoleh keuntungan tidak semestinya dari transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan oleh putranya. Hunter Biden, berusia 53 tahun, telah menolak untuk memberikan keterangan dalam rapat tertutup DPR AS mengenai tuduhan ini. Gedung Putih mengecam penyelidikan ini sebagai tindakan yang bermotif politik dan tidak didukung oleh fakta.
Baca Juga : Begini Kondisi Joe Biden Setelah Operasi Pengangkatan Sel Kanker Kulit
Penyelidikan pemakzulan ini, meski dianggap hampir pasti gagal, dapat menimbulkan masalah bagi Biden menjelang pencalonan dirinya dalam pemilihan umum tahun 2024. Biden, yang sedang mempersiapkan untuk kemungkinan bersaing kembali dengan mantan Presiden Donald Trump, menghadapi tantangan dalam menghadapi penyelidikan ini.
Trump, yang merupakan presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali, saat ini menghadapi empat persidangan kasus pidana. Meskipun DPR mungkin memutuskan untuk memakzulkan Biden, Senat AS, yang dikuasai oleh Partai Demokrat, diperkirakan tidak akan mendukung pemakzulan tersebut. Partai Demokrat saat ini menduduki 51 kursi di Senat, berbanding 49 kursi yang dipegang oleh Partai Republik.
Penyelidikan yang dilakukan oleh DPR AS, yang dimulai tiga bulan lalu secara informal, tidak langsung mencopot seorang presiden dari jabatannya. Namun, pemungutan suara resmi memberikan legitimasi hukum yang lebih besar kepada Partai Republik untuk menuntut kerja sama penuh dari pemerintahan Biden dan melawan tuduhan Partai Demokrat bahwa penyelidikan ini tidak memiliki dasar yang kuat.
Para anggota DPR AS dari Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai Wakil Presiden AS di era pemerintahan Barack Obama dari tahun 2009 hingga 2017. Fokus utama penyelidikan adalah pada usaha bisnis Hunter Biden di Ukraina dan China selama periode tersebut, dengan klaim bahwa bukti menunjukkan putra Biden membuat klien-kliennya percaya bahwa dia bisa memberikan akses ke kantor Wakil Presiden AS.
Biden, dalam pernyataannya, mengecam tindakan Partai Republik di DPR yang tidak berfokus pada prioritas domestik atau memberikan dana darurat untuk Ukraina dan Israel. "Bukannya membantu meningkatkan kehidupan warga Amerika, mereka lebih memilih untuk menyerang saya dengan kebohongan," ujar Biden tegas.
Baca Juga : Minta Bantuan Terus Menerus, Joe Biden Bentak Zelensky: Tidak Tahu Terima Kasih
