Simak! Perkembangan Program Listrik Tambahan Untuk Maluku

BaperaNews -  Sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku Utara terdiri dari 7 sistem tenaga listrik dengan beban diatas 3 MW yaitu Sistem Ternate-Tidore, Tobelo-Malifut, Jailolo, Sofifi, Bacan, Sanana dan Daruba. Selain itu juga terdapat 32 unit pusat pembangkit skala yang lebih kecil di lokasi tersebar.

Sistem tenaga listrik terbesar di Maluku Utara adalah Sistem Ternate-Tidore dimana sistem ini memiliki pasokan pembangkit sekitar 70,0 MW dengan daya mampu 52,8 MW dan beban puncak 36,2 MW.

Rasio elektrifikasi Provinsi Maluku pada TW IV tahun 2020 untuk Provinsi Maluku adalah sebesar 91,94%, namun masih terdapat 4 (empat) kabupaten yang rasio elektrifikasinya masih relatif rendah yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan.

Untuk mencapai target 100% pada tahun 2022 diperlukan upaya percepatan melalui program listrik pedesaan baik reguler maupun melalui program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dari kementerian ESDM.

Program LTSHE merupakan program listrik dari Pemerintah yang dilaksanakan sebagai langkah awal sebelum jaringan listrik atau pembangkit PLN masuk ke desa-desa tersebut. Program LTSHE merupakan program pra elektrifikasi yang dilaksanakan sebelum PLN melistriki suatu daerah, baik dengan pengembangan pembangkit baru, perluasan jaringan maupun dengan metode lainnya.

PLN berkewajiban mengganti LTSHE setelah paling lambat 3 tahun LTSHE tersebut terpasang. Kondisi sistem tenaga listrik 150 kV Ternate – Tidore saat ini tanpa cadangan yang memadai, sedangkan beban puncak sistem diperkirakan masih akan tumbuh cukup tinggi.

Di sistem Ternate – Tidore telah beroperasi mobile power plant (MPP) kapasitas 30 MW dual fuel dan akan ditambahkan pembangkit dual fuel dengan kapasitas 20 MW sehingga sistem tidak mengalami defisit daya. Selain itu juga, untuk mengatasi kekurangan daya di ibukota provinsi dan sekitarnya, maka akan dibangun pembangkit dual fuel kapasitas 10 MW di Sofifi. 

Baca Juga : Keren! Pameran Teknologi MWC 2022 Digelar, Ini Dia Yang Ditampilkan

Di Tobelo rencananya akan ditambahkan pembangkit dual fuel dengan kapasitas hingga 30 MW mengingat potensi pertumbuhan kebutuhan energi listrik dan beban puncak yang cukup tinggi di Tobelo, selain itu terdapat potensi EBT seperti PLTP atau PLTS yang dapat dikaji dan dikembangkan lebih lanjut untuk mencukupi kebutuhan listrik, mencapai target bauran energi, dan menurunkan BPP di Sistem Tobelo atau Sistem Halmahera. Seiring dengan interkoneksi melalui SUTT 150 kV di Pulau Halmahera, direncanakan pula pengembangan PLTMG Halmahera 60 MW.

Sesuai rencana pemerintah, Maluku Utara, khususnya Halmahera akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.

Program utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan industri pengolahan tambang yaitu emas, ferro nikel dan industri hilirnya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Industri pertambangan juga tersebar di lokasi lain seperti Kepulauan Sula, Pulau Taliabu dan Kepulauan Tidore. Jumlah perusahaan tambang yang telah mencapai tahap operasi produksi saat ini sekitar 103 perusahaan tambang.

Program listrik perdesaan ini tidak hanya berusaha menambah jumlah pelanggan yang dilistriki PLN, namun juga meningkatkan layanan PLN dengan meningkatkan jam nyala pelanggan dengan memanfaatkan potensi pembangkit EBT antara lain dengan membangun PLTS untuk beroperasi di siang hari.

Program listrik ini juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan di daerah-daerah terpencil yang mempunyai banyak hambatan untuk transportasi BBM. Untuk mempercepat program listrik perdesaan ini, PLN sedang mengembangkan metode-metode yang dapat digunakan untuk melistriki desa. PLN merencanakan pembangunan PLTS Hybrid secara bertahap pada tahun 2021 sampai 2023 dengan pola operasi PLTD beroperasi malam hari dan PLTS beroperasi di siang hari.

Jumlah desa yang saat ini sudah selesai dan tahap kontruksi pembangunan jaringan distribusi sebanyak 262 desa dan rencana program listrik tahun anggaran 2020 sebanyak 36 desa yang ditargetkan beroperasi/nyala pada tahun 2020. Sedangkan sisa 74 desa eks program LTSHE 2017 dan 2019 akan dilistriki pada tahun 2021 s.d 2023.

Baca Juga : Penjualan Tiket Lesu, ASN Diwajibkan Nonton MotoGP