Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Pendaftaran CPNS 2024 Sampai Pilkada

Pemerintah sedang mempertimbangkan usulan dari Ombudsman untuk menunda seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Simak Berita Selengkapnya di sini!

Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Pendaftaran CPNS 2024 Sampai Pilkada
Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Pendaftaran CPNS 2024 Sampai Pilkada. Gambar : Dok. Setkab

BaperaNews - Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan usulan dari Ombudsman Republik Indonesia untuk menunda proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 hingga selesainya pemilihan kepala daerah serentak yang dijadwalkan pada 27 November mendatang.

Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Damayani Tyastianti, mengungkapkan bahwa usulan tersebut sedang menjadi perhatian pemerintah. 

Keputusan mengenai penundaan seleksi penerimaan CASN akan ditentukan oleh Kementerian PANRB bersama kementerian/lembaga terkait lainnya.

Usulan tersebut diajukan oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, yang mengkhawatirkan bahwa momentum seleksi CASN bisa dimanfaatkan sebagai janji politik dalam konteks Pilkada serentak 2024. 

Mokhammad Najih juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan netralitas aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam konteks Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Baca Juga : Dibuka Sebanyak 3 Kali, Catat Jadwal Seleksi CASN 2024

Kementerian PANRB sendiri telah menetapkan formasi untuk rekrutmen CASN 2024 sebanyak 1,28 juta formasi, yang terbagi di 75 kementerian dan lembaga serta 524 pemerintah daerah.

Namun, penundaan seleksi CASN tersebut dianggap sebagai opsi yang layak untuk menghindari politisasi dan memastikan netralitas ASN dalam proses Pilkada.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa penundaan seleksi CASN merupakan kewenangan Kementerian PANRB untuk diputuskan. 

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN, Wahyu, menjelaskan bahwa keputusan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja Kementerian PANRB.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa koordinasi dengan BKN sangat penting dalam menyikapi usulan tersebut. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyambut baik usulan tersebut dan menekankan pentingnya mendiskusikan pokok-pokok pemikiran dari Ombudsman.

Baca Juga : Ini 8 Instansi yang Buka pada Pendaftaran CASN 2024 untuk Lulusan SMA dan SMK