Respons Jokowi Terkait Isu Dirinya Akan Menunda Pemilu

Isu rencana ditundanya pemilu 2024 dengan alasan perbaikan ekonomi yang terguncang akibat pandemi Covid-19 membuat Presiden Jokowi buka suara mengenai isu yang terus berhembus di kalangan masyarakat tersebut.

Respons Jokowi Terkait Isu Dirinya Akan Menunda Pemilu
Presiden Joko Widodo. Gambar: ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres

BaperaNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai isu yang terus berhembus di kalangan masyarakat, yaitu perihal usulan penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Pemilu 2024 diusulkan untuk ditunda atau dimundurkan dengan alasan perbaikan ekonomi yang terguncang akibat pandemi Covid-19.

Diketahui, usulan Pemilu 2024 ditunda dicetuskan oleh para tokoh pengusaha maupun elit politk, di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Tak hanya itu, yang terbaru dan sempat membuat geram masyarakat adalah pendapat dari ketua Umum PSI, yakni Giring Ganesha juga menyatakan mundur untuk pencalonan Pilpres 2024 karena dirinya merasa rakyat masih membutuhkan Presiden Jokowi

Wacana penundaan Pemilu 2025 pun menimbulkan kegaduhan politik dan mendapat banyak kecaman dari masyarakat.

Sementara itu, mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 dan isu menjabat 3 periode, Preseiden Jokowi memiliki tiga macam bentuk respon dari waktu ke waktu. Hal ini diungkap oleh Narasi Newsroom pada cuitannya di media sosial Twitter, Minggu kemarin (6/3/2022).

Baca Juga: Ciri – Ciri Penceramah Radikal Versi BNPT, Anti Pemerintah Pro Khilafah

Tahun pertama kali Jokowi merespons isu dirinya akan menjabat 3 periode pada 2019, beliau berucap "Yang ngomong ingin menampar muka saya." kemudian pada 2021 lalu "Saya tidak berminat menjadi presiden tiga periode."  dan yang terbaru, beliau terlihat tidak tegas dan mulai membuat pertanyaan publik atas sikapnya yang meloyo pada tahun ini, respons beliau adalah "Wacana bagian dari demokrasi. Pelaksanaan harus tunduk pada konstitusi."

Berbagai ungkapan kecewa dan kecaman warganet di tumpahkan di sosial media Twitter merespons cuitan dari Narasi.

Seolah tak lagi percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Presiden, balasan cuitan dari pemilik akun @geetho17 "Dulu waktu masih jadi gubernur juga bilangnya ga minat jadi presiden eh akhirnya jadi apa sekarang gitu juga ga minat 3 periode akhirnya jadi?"

kemudian akun @rijalfm25 menambahkan "waktu itu juga anaknya bilang ga minat terjun politik eh sekarang jadi walikota"

Tak hanya warga sipil saja yang turut kecewa nan geram dengan respons loyo Pak Presiden mengenai isu sensitif itu, Ainun Najib salah satu talenta top Indonesia dalam bidang teknologi yang bekerja di luar negeri, namanya sempat ramai karena jadi perbincangan publik karena ia  sempat disuruh pulang oleh Jokowi ke Indonesia ini juga merespons cuitan Narasi dengan mengkutip cuitan tersebut "Sedikit demi sedikit, lama-lama Konstitusi diedit."

Pakar pun akhirnya bersuara mengenai respons Jokowi, salah satunya adalah Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang kurang tegas dalam merespons isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Titi menilai, sikap Jokowi yang menyebut bahwa usul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bagian dari demokrasi bisa membuka wacana baru berupa amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

"Sangat mungkin bahwa pernyataan yang mengayun dari Presiden Jokowi akan dibaca sebagai ruang untuk terus menggaungkan penundaan pemilu dan mendorongnya melalui jalur amendemen konstitusi untuk mendapatkan legalitas dalam pelaksanaannya," kata Titi dikutip Kompas.com, Sabtu (5/3/2022).

Titi juga menyoroti pernyataan presiden yang menyebut bahwa dirinya akan patuh pada konstitusi dalam menyikapi polemik ini. Sebab, konstitusi bisa saja diubah melalui proses amendemen UUD 1945. Oleh karenanya, Titi khawatir, sikap presiden yang tidak tegas ini justru akan mendorong para elite politik untuk menyuarakan amendemen konstitusi. 

Lalu, jika Presiden Jokowi saja sudah loyo merespons isu sensitif ini, bagaimana rakyat bisa memercayainya lebih jauh?

Masyarakat menantikan jawaban Presiden Jokowi yang lebih tegas. Jelas alasannya, masyarakat tidak ingin kejadian pada era kepimpinan Soeharto terulang kembali di zaman yang sudah lebih akrab demokrasi ini.

Baca juga: Keren! Ketika Sampah Sandal Di Pantai Bali Disulap Menjadi Seni