Nasib Ribuan Tenaga Honorer Belum Jelas, Pemerintah Diminta Siapkan Solusi Secepatnya!

BaperaNews - Kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer, yang diketahui memiliki jumlah yang cukup banyak membuat beberapa masyarakat khawatir terkait angka penambahan pengangguran di Indonesia. Menurut data Kemenpan RB, per Juni 2021 jumlah tenaga honorer (THK-II) di Indonesia ialah 410.010 orang.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Alex Denni menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan PR besar untuk diselesaikan secara baik oleh pihak mereka.

“Jadi kita juga punya PR bagaimana menyelesaikan ini dengan baik, karena realitas di lapangan kawan-kawan ini sudah bekerja bertahun-tahun dan tentu perlu juga kita berikan kesempatan untuk diprioritaskan terlebih dahulu,” ujarnya.

Alex menuturkan bahwa sebelumnya tenaga honorer sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hingga menurut data yang dimilikinya, sejak tahun 2021 lalu hingga saat ini sudah ada sekitar 1 juta orang yang diangkat sebagai PNS. Tentunya mereka adalah yang lolos seleksi dari ratusan ribu tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah.

"Jadi sudah diangkat lebih dr 1 juta tenaga honorer," ujarnya

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan opsi lain untuk para tenaga honorer agar menjadi tenaga outsourcing apabila instansi tempatnya bekerja memang membutuhkan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pemerintah menjadi salah satu penentu dalam tingkat pengangguran. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya lowongan CPNS maka pemerintah ikut mendorong adanya pengangguran.

Baca Juga : Pemerintah Siapkan 1 Juta Lowongan Kerja Untuk CPNS Dan PPPK, Berikut Rincian Lengkapnya!

"Penyerapan tenaga kerja di administrasi pemerintahan turun 30 ribu ini dikarenakan pada periode Februari ini belum ada penerimaan PNS," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam rilis pekan lalu.

Jika nantinya ditambah dengan tenaga honorer yang ditiadakan di instansi pemerintah maka bisa mendorong lebih banyak lagi pengangguran yang bertambah.

“Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi. Sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulisnya.

Maka dari itu, Kurniasih menuturkan perlu adanya koordinasi lintas kementerian termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi.
 
“Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini,” ujarnya

Kurniasih menambahkan, sejauh ini baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik. Sementara tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret.