Partai Gelora Tolak PKS untuk Gabung Prabowo-Gibran

BaperaNews - Partai Gelora Indonesia menegaskan penolakannya terhadap upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik, menyoroti bahwa langkah tersebut dapat mengakibatkan pembelahan di antara elite PKS dan massa pendukungnya yang memiliki komitmen ideologis yang kuat.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," ujar Mahfuz Sidik.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas langkah politik PKS yang menyatakan keterbukaannya untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran setelah pemilihan umum. Penolakan ini disebabkan oleh pola perilaku PKS yang dinilai Partai Gelora sebagai tindakan memperpecah masyarakat.

Selama kampanye Pilpres 2024, PKS dikritik karena melakukan serangan negatif terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Bambang Soesatyo Ajak Semua Parpol Bersatu Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz Sidik.

Selain itu, Mahfuz Sidik menegaskan bahwa baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto telah mengingatkan untuk menghindari narasi yang membelah politik dan ideologi. Dia menyoroti betapa pentingnya menjaga stabilitas politik dan ideologis untuk keutuhan bangsa.

Dalam konteks politik Pilpres 2024, PKS sebelumnya bersekutu dengan partai lain dalam mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Namun, belakangan PKS menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

PKS secara terbuka mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk memberikan ucapan selamat secara langsung di DPP PKS.

Mahfuz Sidik menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk menghindari kemungkinan pembelahan ideologis yang dapat merugikan stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Baca Juga: Partai Nasdem Gabung Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk