Demo Sopir Truk, Bikin Macet di Parung Panjang

Demo sopir truk di Parung Panjang, Bogor, menimbulkan kemacetan. Baca selengkapnya di sini!

Demo Sopir Truk, Bikin Macet di Parung Panjang
Demo Sopir Truk, Bikin Macet di Parung Panjang. Gambar : Jawapos.com/Dok. Dery Ridwansah

BaperaNews - Sejumlah sopir truk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memicu kemacetan parah dan mengganggu aktivitas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam aksi demonstrasi yang berlangsung dari Jumat malam hingga Sabtu pagi.

Video aksi demo yang viral di media sosial memperlihatkan truk-truk berjejer menutupi akses jalan, termasuk di depan Mako Damkar Sektor Parung Panjang.

Aksi demo sopir truk ini menyuarakan tuntutan terkait pembatasan jam operasional truk tambang. Mereka menginginkan kelonggaran jam operasional yang berlaku pada pukul 22.00-05.00 WIB.

Meski mendesak, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Agus Ridho, menilai tindakan tersebut sebagai gangguan terhadap ketertiban umum.

"Kenapa? Kalau kita namanya musyawarah, namanya kita mencari solusi, tidak seperti itu. Artinya apa? Itu kan sudah merugikan masyarakat banyak, dan nanti larinya kepada tindakan-tindakan yang anarkis dan kriminal, mengganggu ketertiban umum," ungkap Agus.

Menurut Agus, sopir truk menuntut agar jam operasional diperlonggar, terutama pada jam 1 hingga 4 siang.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah merespons dengan mengadakan uji coba selama seminggu, namun Agus mengingatkan agar masyarakat bisa menahan diri dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Baca Juga: Klinik Kecantikan Tompi Didemo Gegara Penutupan Saluran Air

"Jadi saya harapkan kepada masyarakat tolong bisa dipahami agar bisa dipahami, utama kepada para sopir truk ini untuk bisa menahan diri," tambahnya.

Dalam upaya mengurai kemacetan, Dinas Perhubungan telah menurunkan petugas sejak dini. 

"Kita sudah turunkan petugas ke sana dari Subuh tadi. Kemudian juga tentunya dalam kesempatan ini, kami akan segera koordinasi dengan pihak berwenang juga dari kepolisian dan TNI," ungkap Agus.

Polisi turun tangan untuk mengatur lalu lintas yang terganggu akibat demo sopir truk.

Kapolsek Parung Panjang, Kompol Suharto, menyatakan bahwa kondisi lalu lintas sudah berangsur lancar, tetapi mengingatkan Dinas Perhubungan untuk serius menanggapi tuntutan sopir truk guna mencegah konflik horizontal.

"Saya minta tolong Dishub untuk masyarakat bisa ada disikapi dengan serius jangan dianggap sepele. Saya berharap situasi bisa kondusif tidak terjadi konflik. Kalau jadi konflik, jadi masalah itu semua warga saya," ujar Suharto.

Menurut pihak kepolisian, sopir truk demo karena tidak puas dengan penjelasan terkait uji coba jam operasional truk tambang yang baru. Kadishub Kabupaten Bogor tidak hadir dalam penjelasan tersebut, sehingga sopir truk memutuskan untuk memarkir kendaraan dan berkomunikasi langsung dengan Dishub.

"Saya hanya bisa memfasilitasi tuntutannya apa sih. Akhirnya bikin pernyataan, bikin surat lagi tertulis kepada Kadishub," jelas Kompol Suharto.

Akibat demo tersebut, aktivitas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di Parungpanjang terganggu. Mobilitas kendaraan Damkar terbatas, memaksa mereka menggunakan sepeda motor untuk merespons laporan evakuasi.

"Ya untuk aktivitas Damkar sih pasti terganggu ya," kata Danru 3 Sektor Parungpanjang Damkar Kabupaten Bogor, Dade Fahrudin.

Merespons demo dan kemacetan yang diakibatkannya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru'yat, menegaskan bahwa para sopir truk tidak mentaati aturan jam operasional yang telah disepakati.

Ru'yat meminta pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas Perhubungan untuk menertibkan jam operasional truk dan mempercepat proyek jalan tol khusus truk tambang.

"Jadi saya minta (dipercepat), segera direalisasikan tapi jalan yang biasa harus ada perawatan, jangan dibiarkan hancur," tegas Ru'yat.

Demo sopir truk di Parungpanjang menimbulkan kemacetan dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat serta instansi pelayanan umum.

Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dishub perlu segera menemukan solusi agar tuntutan sopir truk dapat dipenuhi tanpa mengorbankan ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.

Penegakan aturan jam operasional truk juga menjadi fokus untuk mencegah potensi konflik dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Baca Juga: Siswa SMAN 17 Makassar Demo, Kepala Sekolah Tutup Mata