Terbaru! DPR Lelang Proyek Pengadaan Kalender Senilai Rp 955 Juta
DPR melakukan lelang Proyek pengadaan kalender bernilai Rp 955 juta dari anggaran APBN, kontroversi muncul dipublik. Pihak DPR berikan keterangan ini.
Nurosalina 
BaperaNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melelang proyek pengadaan kalender bernilai Rp 955 juta dari anggaran APBN. Dilansir dari situs LPSE DPR RI pada Sabtu (27/8), tender tersebut berjudul “Percetakan Kalender DPR RI” kode 739087.
Tender dibuat pada 23 Agustus 2022 dan telah mencapai tahap pengumuman pascakualifikasi, tender berada di satuan kerja Sekjen DPR.
“Jenis pengadaan : pengadaan barang. Metode pengadaan : tender. Pascakualifikasi, satu file. Harga terendah sistem gugur. Tahun anggaran APBN 2022. Nilai Pagu paket Rp 955.737.000. nilai HPS paket Rp 901.875.000” demikian tulisan dalam LSE DPR.
Dijelaskan pula bahwa jenis kontraknya ialah lumsum (pembayaran sekaligus). Adapun lokasi kerja di Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat.
Proyek pengadaan kalender ini mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus menilai seharusnya nilai proyek ini dikurangi untuk menghemat anggaran.
“Proyek pengadaan kalender ini harus dihentikan atau dikurangi anggarannya. DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana sekaligus memulai kepedulian mereka terhadap rakyat” tuturnya.
Baca Juga : DPR Aceh Akan Susun Perda Legalisasi Ganja Medis Di Wilayahnya
Kenaikan harga BBM, Lanjutnya, jelas membuat kondisi perekonomian masyarakat lebih sulit sehingga pemerintah terpaksa membuat kebijakan yang juga sulit, dengan kondisi demikian, DPR justru membuat anggaran yang sama sekali tidak berhubungan dengan kebutuhan rakyat seperti proyek pengadaan kalender ini yang menyedot anggaran Negara begitu besar.
“Jangankan menyumbang pikiran untuk membantu rakyat di tengah rencana kenaikan BBM, DPR justru terlihat seolah menyindir rakyat dengan tetap bersolek pakai kalender mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit” kritiknya.
Jawaban DPR :
Sekjen DPR Indra Iskandar menjawab kritik dari Lucius, menurutnya, harga per satu kalender hanya Rp 27 ribu.
“Tahu nggak harga per satuan kalendernya? Cuma Rp 27 ribu, itu aja HPS, kalau setelah dilelang berapa, bisa jadi di bawah itu, semua diperdebatkan, semua yang DPR lakukan nggak boleh, kita enggak bikin program apa-apa, terus mau ngapain kita sekarang? Ujarnya (27/8).
Indra kemudian menyebut bahwa kalender Rp 27 ribu sudah murah.
“Kalau lembaga pemerintah boleh bikin kalender mewah, kalau DPR tidak boleh?” pungkasnya.
Sekjen DPR ingin dipertemukan dengan Formappi untuk melakukan debat terbuka agar publik mengetahui proyek pengadaan kalender ini.
Baca Juga : Mantan Koruptor Boleh Jadi Calon Anggota DPR Di Pemilu 2024, Warganet Heran Gunanya SKCK?
