Pemerintah Kucurkan Dana APBN di Sejumlah Perusahaan BUMN, Salah Satunya Kereta Cepat Jakarta - Bandung
Pemerintah mengucurkan dana APBN sebagai modal negara disejumlah perusahaan BUMN, salah satunya untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berikut informasinya!
Tim Redaksi Baperanews 
BaperaNews - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sudah menyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2021 dan alokasi tahun 2022 untuk 11 badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.
Melalui PT KAI (Persero) akan disuntikkan dana mencapai Rp4,3 triliun untuk kebutuhan base quality proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Lalu, KAI mendapatkan Rp2,6 triliun untuk kebutuhan cost overrun LRT Jabodetabek.
Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Rabu (15/12).
"Semuanya setuju ya untuk pemberian tambahan PMN tahun 2021 dan alokasi tahun 2022 yang sudah dibahas dalam rapat panitia kerja beberapa hari lalu," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto seperti dilansir dari Antara, Rabu (15/12).
Selain KAI, PT Hutama Karya (Persero) juga mendapatkan kucuran dana PMN 2021 senilai Rp9,1 triliun untuk kelanjutan pembangunan empat ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yakni ruas Medan – Binjai, Pekanbaru – Dumai, Kuala Tanjung – Parapat dan Binjai – Langsa.
Kemudian, terdapat alokasi PMN juga untuk perusahaan plat merah tersebut senilai Rp23,85 triliun yang akan digunakan dalam pembangunan delapan ruas JTTS.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga akan menerima tambahan PMN di 2021 sebesar Rp7,9 triliun untuk penguatan permodalan investasi tujuh ruas tol, yaitu Kayu Agung-Palembang-betung, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Bogor-Ciawi-Sukabumi-Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pasuruan-Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang. Untuk alokasi tahun depan, dianggarkan PMN sebesar Rp3 triliun untuk penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.
"Badan Bank Tanah juga akan menerima tambahan PMN pada 2021 sebesar Rp1 triliun untuk pemenuhan kebutuhan modal awal secara bertahap, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah," imbuh Dito.
Selanjutnya, Lembaga Pengelola Investasi Indonesia/ Indonesia Investment Authority (LPI/INA) akan menerima tambahan PMN 2021 sebesar Rp15 triliun yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan modal LPI sebesar Rp75 triliun secara bertahap.
Dia menambahkan PT PLN (Persero) akan menerima PMN pada 2022 sebesar Rp5 triliun untuk pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan, serta mendukung pembangunan lima daerah pariwisata super prioritas (DPSP).
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan menerima tambahan PMN pada 2022 sebesar Rp2 triliun untuk dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target 200 ribu unit.
Lalu, PT Adhi Karya (persero) Tbk akan menerima PMN 2022 sebesar Rp1,97 triliun untuk investasi pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Regional Karian-Serpong.
Dito mengungkapkan Perum Perumnas akan menerima alokasi PMN 2022 sebesar Rp1,56 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program pemerintah, yakni pengadaan satu juta rumah serta mendukung persediaan perumahan rakyat untuk MBR.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga akan menerima tambahan PMN 2021 dari sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp3 triliun dan alokasi PMN di 2022 sebesar Rp28,84 triliun untuk penyediaan uang ganti kerugian pengadaan lahan proyek pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN).
