Pejabat Sumedang Tersandung Kasus, Bapera Sumedang: Miris

Tiga pejabat Pemkab Sumedang yang tersandung kasus korupsi membuat Ketua DPD Bapera Sumedang Supian Apandi menyesalkan kejadian tersebut

Pejabat Sumedang Tersandung Kasus, Bapera Sumedang: Miris
Pejabat Sumedang tersandung kasus peningkatan jalan Kebon Cau - Kudawangi. Gambar : Istimewa

BaperaNews - Sangat ironis, Kabupaten Sumedang tengah meraih banyak penghargaan salah satunya tiap tahun selalu meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun, di sisi lain Kejaksaan Negeri Sumedang telah menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Kebon Cau - Kudawangi di Wilayah Kecamatan Ujungjaya.

"Menyikapi adanya penangkapan Kepala Dinas PUTR Deni Refdiana (DR) kemarin dan sebelumnya Kabid Binamarga Hari Bagja (HB), Kepala UPTD Lab Budi Rahayu (BR/Pokja), PPK Asep Darajat (AD) serta dua pengusahanya Heru dan Usep terkait kegiatan tahun 2019 yang di jebloskan oleh Kejari Sumedang sungguh sangat memprihatinkan," Ujar Pemerhati Kebijakan Pemerintah Supian Apandi dan juga Ketua DPD Bapera Sumedang pada Selasa (20/9).

Atas peristiwa tersebut, kata Supian, terlihat kurang sinergisnya Forkopimda Sumedang, sehingga akan berdampak terhadap etos kerja bagi para aparatur Bupati Sumedang. Disisi lain di tuntut untuk kerja profesional, kredibilitas dan cepat tanggap, namun sisi lainnya tidak adanya perlindungan dari para pemangku kebijakan.

"Sungguh mengerikan, para aparatur tersebut bukan orang bodoh, mereka Insinyur teknis, tapi tetap saja tersandung kasus, terkait dengan Forkopimda di setiap tingkatan pemerintahan di Indonesia terdapat semacam Forum Pimpinan Daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan bahkan ke tingkat desa/kelurahan sekalipun," katanya.

Sedangkan, lanjut Supian, salah satu tujuan dibentuknya forum tersebut adalah sebagai forum komunikasi antar pimpinan. Berarti setiap ada kegiatan dilaksanakan, tentulah ada koordinasi dan komunikasi dengan jelas. Sehingga ketika kegiatan tersebut terjadi terdapat kesalahan (out of the track) bisa di luruskan kembali karena adanya komunikasi antar pimpinan.

"Terkait ada temuan ataupun hal yang krusial seharusnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pegawai yang melaksanakan kegiatannya, tetapi bukan dalam tanda kutip menutupi kesalahan. 

Dengan adanya penangkapan atas kasus korupsi peningkatan jalan Kebon Cau - Kudawangi tersebut, maka itu akan memberikan efek domino yang tidak baik terhadap kinerja pemerintahan yang nantinya terkesan kerjaan asal-asalan," tandasnya.