Partai-Partai Koalisi Pemerintah Pasang Badan Menanggapi Isu Pemilu 2024 Ditunda, Bela Jokowi?

BaperaNews - Belakangan ini warganet banyak yang bersilat lidah akibat adanya berita burung mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 yang terus mengalir. Isu itu mau tak mau kembali memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sudah sering mengemuka. Padahal, baik penyelenggaraan pemilu maupun masa jabatan presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan oleh tiga ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah, seakan menunjukkan muka partai pendukung yang paling setia dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tiga partai tersebut berani pasang badan untuk Jokowi meski berisiko menjadi bulan-bulanan publik. Publik ramai-ramai menghakimi Partai Golkar, PAN, dan PKB karena mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Sebelum ketiga partai itu, wacana penundaan Pemilu pada mulanya pernah disampaikan oleh Kepala BKPM atau Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia menyebut para pelaku dunia usaha ingin Pemilu 2024 diundur. Alasan pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang dalam masa pemulihan.

“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam agenda temuan survei Indikator Politik, pada 10 Januari lalu.

Baca Juga: Indonesia Tak Masuk Daftar Negara Yang Kecam Agresi Rusia, Ada Apa?

Sedangkan, Partai yang sering di iming-iming warganet sebagai PDIP Junior sekaligus salah satu partai politik koalisi pemerintah yaitu PSI justru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Namun walau begitu, PSI mengaku mendukung apabila Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden tiga periode melalui mekanisme amendemen konstitusi. 

Sekretaris Jenderal PSI, Dea Tunggaesti mengatakan, sebagai pecinta dan pengagum Jokowi, PSI mendukung dia kembali terpilih namun harus melalui mekanisme amendemen konstitusi itu.

"Kami sebagai pecinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," kata Dea dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3). 

Meski konstitusi sudah dengan jelas mengatakan dan tak terbantahkan jika pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan lima tahun sekali. Sementara, masa jabatan presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Meski UUD telah jelas memuat ketentuan tersebut, segelintir elite politik nekat memunculkan isu penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap tegas Presiden Joko Widodo pun kini dinanti publik untuk mengakhiri kegaduhan ini. 

Dilansir dari Kompas, kendati menanggapi isu penundaan pemilu, Cak Imin berkomentar usulan itu muncul karena adanya pertimbangan faktor ekonomi, ia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19. Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023.

Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi. Muhaimin atau Cak Imin juga mengeklaim, banyak akun di media sosial yang setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun. Sejauh ini, usulan Muhaimin itu didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, partai-partai lainnya yang punya kursi di Parlemen menyatakan tidak setuju. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, berpandangan, manuver tiga ketua umum partai yang menyuarakan penundaan pemilu patut diwaspadai. Sebab, bisa jadi wacana ini serius akan ditindaklanjuti.

Menurut Yunarto, usulan penundaan pemilu oleh elite partai tanah air sejatinya bertujuan untuk memperpanjang kekuasaan. Sejumlah negara memang sempat melakukan penundaan pemilu, tapi alasannya karena masalah teknis akibat pandemi virus corona.

Baca Juga: Rusia Menggila, Uni Eropa Pertimbangkan Ukraina Jadi Calon Anggota