Part 1: Fahd A Rafiq Bicara Indeks Gini Ratio
Ketua Umum DPP Bapera, Fahd A Rafiq membicarakan Indeks Gini Ratio dengan tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antara orang kaya dan miskin di Indonesia.
ahmadshofyan 
Ahmad Sofyan (Kontributor) - Jurang antara orang kaya dan miskin harus diperkecil karena akan berdampak kepada fungsi Negara sebagai penjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebuah negara dan pemerintah mensejahterakan kehidupan bangsa.
Berbicara Indeks Gini Ratio dengan tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antara orang kaya dan miskin. Jarak antara yang memiliki harus mempunyai angka. Lalu saat ini Indonesia dan daerah mana aja yang angka Indeks Gini Rationya tinggi.
Bersumber dari BPS semester I tahun 2022 ada 7 daerah dengan Index Gini Ratio tertinggi, pertama Sulawesi Barat 0,448, kedua Jogjakarta 0,446, ketiga Jawa Barat 0,428, ke empat DKI Jakarta 0, 423 kelima Gorontalo 0,409. Ke enam NTB 0,406, Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara memiliki Index 0,404. Indeks Gini Ratio semester 1 Indonesia ada di angka 0,403 masih dalam titik aman.
Secara global memahami koefisien Gini Ratio tersebut melalui ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan angkanya berkisar antara 0 (Pemerataan sempurna) hingga 1 (Sangat buruk), jika disederhanakan maka jurang antara si orang kaya dan si miskin menjauh, jika mendekati angka 1.
Baca Juga : Fahd A Rafiq Bantu Pemerintah Berikan Rumus Mensejahterakan Rakyat
Fahd A Rafiq mengatakan “Angka aman dan berbahaya dalam Indeks Gini Ratio di sebuah negara berapa? Jika angka berbahaya 0,43 ke atas maka angka tersebut menjadi indikasi "Defence Mechanism" sistem pertahanan sebuah negara. Pada titik tersebut sering terjadi pergolakan politik, rawan konflik, mudah ditunggangi, di adu domba, dan pastinya negara mudah ditaklukkan” ujarnya.
Memahami Indeks Gini Ratio pada saat rasio 0,40 maka Anda bertemu dengan 100 orang di wilayah tersebut ada 40 orang miskin.
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
“Menyalahkan pemerintah atas kemiskinan bukan solusi. Kita harus bisa melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang dan mengambilnya dengan solusi efektifnya” tutup Fahd A Rafiq.
Penulis : Ahmad Sofyan (Bapera Pusat)
